Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional biasanya melibatkan beberapa negara atau bisa juga beberapa organisasi internasional. Semua hal berkaitan dengan perjanjian ini diatur Konvensi Wina pada tahun 1969 yang membahas Hukum Perjanjian.

Dalam prakteknya, perjanjian internasional diatur asas pacta sunt servanda yang mengandung makna bahwa perjanjian itu bersifat mengikat semua pihak terkait yang berjanji melaksanakan kewajiban dengan itikad baik.

Di Konvensi Wina 1986 pasal 2 (1)(a) terdapat tambahan ratione personae dimana di dalamnya termasuk perjanjian yang disepakati negara dan organisasi internasional atau antar organisasi internasional.

Pengertian Perjanjian Internasional

Pengertian perjanjian internasional itu sendiri adalah perjanjian di bawah hukum internasional yang disepakati beberapa pihak, seperti negara dan organisasi internasional berbentuk tulisan. Perjanjian internasional juga bisa dibilang sebagai salah satu sumber hukum internasional.

Jadi pihak yang diakui dan bisa terlibat di perjanjian internasional hanya negara dan organisasi internasional, kalau perusahaan atau suku tertentu mengikat perjanjian dengan negara maka tidak bisa dianggap sebagai perjanjian internasional. Seperti contohnya Perjanjian Waitangi yang terjadi antara Imperium Britania dan suku Maori.

Unsur penting lainnya dari definisi itu adalah bahwa perjanjian ini diatur hukum internasional yang menandakan dokumen baru dianggap perjanjian internasional kalau negara beritikad bahwa dokumen itu membebankan kewajiban di bawah hukum internasional.

Dikatakan juga sebagai salah satu sumber hukum internasional, karena bisa mengatur kegiatan negara atau subjek hukum internasional lain.

Namun mesti diingat bahwa karena perjanjian internasional tunduk pada hukum internasional, maka tidak seharusnya tunduk pada hukum nasional tertentu. Jadi kalau perjanjian antara negara dan organisasi internasional tunduk pada hukum nasional, maka tidak bisa dianggap sebagai perjanjian internasional.

Oppenheim-Lauterpacht juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian perjanjian internasional, yaitu sebagai  persetujuan antar negara, yang memunculkan hak serta kewajiban di masing-masing pihak. Sementara ahli Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, mendefinisikan perjanjian internasional sebagai perjanjian antara anggota masyarakat bangsa dengan tujuan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.

Jadi ciri-ciri perjanjian internasional berdasar semua definisi di atas adalah semua pihak terkait yang mengadakan perjanjian saling menyetujui hak dan kewajiban bidang internasional yang ditimbulkan.

Istilah Dalam Perjanjian Internasional

Terdapat berbagai istilah di dalam perjanjian internasional yang penting juga buat kamu ketahui. Berbagai istilah tersebut secara yuridis tidak ada perbedaan alias semuanya punya arti perjanjian internasional, namun dalam praktek kadang dibedakan.

Misalnya saja istilah traktat atau treaty biasa dipakai buat perjanjian penting masalah politik, dan istilah agreement dipakai buat perjanjian perdagangan atau executive.

Traktat (Treaty)

Istilah pertama adalah traktat (treaty) yang merupakan persetujuan dua negara atau lebih yang secara khusus mencakup bidang politik dan ekonomi. Traktat dianggap sebagai ketentuan hukum yang bersifat umum alias mengikat negara yang menandatangani. Misalnya traktat pelarangan percobaan berbagai senjata nuklir di atmosfer, angkasa luar, maupun bawah air yang dilaksanakan tanggal 5 Agustus 1963.

Persetujuan (Agreement)

Selanjutnya istilah persetujuan (agreement) yang memiliki sifat administratif dan teknis, namun bersifat tidak resmi seperti konvensi atau traktat. Misalnya persetujuan antara Indonesia dengan Australia mengenai garis batas laut pada tanggal 18 Mei 1971.

Konvensi (Convention)

Konvensi (convention) adalah istilah berikutnya yang bersifat multilateral serta tidak memiliki hubungan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi walau mesti dilegalisir wakil dengan kuasa penuh. Misalnya konvensi tentang tanggung jawab internasional mengenai kerugian benda angkasa tanggal 29 November 1971.

Akan tetapi ada juga beberapa perjanjian dalam konvensi yang bersifat bilateral, misalnya perjanjian antara Paris dan Spanyol tentang garis batas kedua negara yang dilaksanakan di Teluk Biscay tanggal 29 Januari 1974 dan mulai berlaku tanggal 5 April 1975.

Protokol (Protocol)

Sementara istilah protokol (protocol) bersifat tidak formal dan biasanya dibuat kepala negara buat mengatur masalah tambahan seperti penafsiran beberapa klausal tertentu. Misalnya protocol of signature yang perangkat tambahan dalam perjanjian internasional yang berisi berbagai hal terkait  peraturan teknik dalam perjanjian internasional.

Contoh lainnya adalah protocol optional atau tambahan yang memberi tambahan hak serta kewajiban yang belum tercantum sebelumnya. Misalnya konvensi internasional tentang berbagai hak sipil dan politik tahun 1966.

Contoh lainnya adalah protocol based on a framework yang mengatur kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian induk. Fungsinya mengubah perjanjian yang sebelumnya pernah dibuat.

Piagam (Statute)

Istilah piagam (statute) membahas peraturan yang ditetapkan di persetujuan internasional entah itu dalam pekerjaan maupun kesatuan. Bisa juga dipakai menjadi alat tambahan melaksanakan konvensi, dan juga dipakai organisasi dalam konstitusinya, misalnya Piagam PBB tahun 1945.

Charter

Charter merupakan istilah yang berfungsi dipakai untuk pendirian badan serta juga melakukan fungsi administratif. Misalnya Atlantic Charter Pact.

Deklarasi

Istilah deklarasi mengacu pada perjanjian yang berbentuk traktat serta dokumen tidak resmi yang biasanya dipakai sebagai traktat buat menerangkan judul dari batang tubuh ketentuan traktat dan juga dianggap sebagai persetujuan tidak resmi dalam konvensi atau traktat.

Modus (Vivendi)

Sementara Modus (vivendi) berfungsi mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara demi mewujudkan perjumpaan yang lebih permanen, sistematis, serta terinci.

Covenant

Covenant merupakan istilah yang mengandung makna sama dengan piagam, merupakan anggaran dasar LBB. biasa dipakai sebagai konstitusi organisasi internasional. Akan tetapi ada juga perjanjian bukan konstitusi pada organisasi internasional yang memakai istilah ini juga. Misalnya international covenant tentang hak sipil dan politik pada tanggal 16 Desember 1966.

Ketentuan penutup (Final ACT)

Ketentuan penutup (final act) mengacu pada ringkasan hasil konvensi dimana di dalamnya menyebutkan nama utusan, negara peserta, serta berbagai permasalahan yang disetujui konferensi dan juga tidak membutuhkan ratifikasi.

Pertukaran Nota

Sementara istilah Pertukaran nota dianggap sebagai metode tidak resmi yang akhir-akhir ini sering dipakai. Biasanya dipakai wakil militer dan negara serta bersifat multilateral yang bisa memunculkan kewajiban bagi para pihak terkait.

Pakta (Pact)

Pakta (pact) biasanya dipakai dalam perjanjian bidang militer pertahanan dan keamanan. Misalnya Atlantic Pact yaitu perjanjian organisasi kerjasama keamanan dan pertahanan Atlantik.

Jenis-Jenis Perjanjian Internasional

Seperti yang disebutkan di atas ada dua jenis perjanjian, yaitu:

Perjanjian Bilateral

Merupakan kerjasama yang melibatkan kepentingan dua negara saja yang biasanya bersifat tertutup dan tidak disebarluaskan secara internasional.

Misalnya perjanjian antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina tentang penyelesaian masalah Dwi Kewarganegaraan tahun 1955.

Perjanjian Multilateral

Merupakan kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara yang biasanya bersifat terbuka. Yang diatur dalam perjanjian ini bisa saja bukan cuma kepentingan negara-negara yang terlibat, namun juga kepentingan negara lain yang bukan termasuk peserta perjanjian.

Misalnya Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961.

Lalu kapan perjanjian internasional itu dibatalkan atau berakhir?

Perjanjian itu bisa dibatalkan kalau terdapat pelanggaran dan kecurangan, ada pihak yang dirugikan serta ada ancaman dari salah satu pihak.

Sedangkan perjanjian internasional dinyatakan berakhir kalau masa perjanjian berakhir, tujuan perjanjian tercapai, salah satu pihak punah, salah satu pihak ingin mengakhiri dan pihak lainnya menyetujui, ada pihak yang dirugikan, serta apabila syarat pengakhiran sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian telah terpenuhi.

Demikianlah paparan serta ulasan singkat mengenai pembahasan diatas. Tidak ada salahnya kan menambah pengetahuan kamu, siapa tahu suatu saat dibutuhkan.

Penikmat senja yang hanya ingin berbagi ilmu pengetahuan

Leave a Comment