Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 atau PPH pasal 25 adalah Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP), baik orang-perorangan atau pribadi ataupun Badan usaha yang melakukan suatu kegiatan usaha juga akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 tiap bulannya.

Keterlambatan pembayaran, yang disebabkan baik dalam hal menyetor pajak ataupun melapor, dapat terkena sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada priode tersebut.

Dalam pembayarannya, kemungkinan tidak semua Wajib Pajak bisa membayar pajaknya secara tuntas atau keseluruhan. Oleh karena itu agar tidak terlalu membebani wajib pajak, maka angsuran atau cicilan pajak tadi dikenakan dengan mengikuti mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Berlawanan dengan jenis pajak penghasilan lainnya, PPh Pasal 25 memiliki kategori dan cara penghitungannya sendiri.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25) adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara berangsur. Tujuannya adalah agar dapat meringankan beban bagi wajib pajak, mengingat pajak yang terutang tadi harus dapat dilunasi oelh wajib pajak yang bersangkutan dalam waktu satu tahun. Pembayaran pajak ini harus dilakukan secara sendiri dan tidak dapat diwakilkan.

Seperti yang kita ketahui, Wajib Pajak baik perorangan pribadi atau Badan Usaha diharuskan agar dapat membayar pajak yang terutang dan harus dapat melunasinya dalam jangka waktu yang telah di tetapkan yaitu satu tahun.

Ketentuan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25

Adapun beberapa ketentuannya didalam penerapan PPH Pasal 25 ialah Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha harus membayarkan pajaknya melalui angsuran setiap bulannya.

Batas waktu pembayaran PPH pasal 25

Batas waktu yang ditetapkan untuk pembayaran PPH Pasal 25 adalah selambat-lambatnya tertanggal 15 pada bulan berikutnya dari masa atau waktu pajak yang akan dibayarkan. Apabila terjadi keterlambatan baik dalam penyetoran atau pembayaran dan pelaporan PPH Pasal 25, maka akan dikenai sanksi yang berlaku, yaitu akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga pada tanggal pembayaran.

Kategori Pajak Penghasilan Pasal 25

Adapun kategori pph pasal 25 di bagi menjadi 2 yaitu Wajib Pajak bagi orang pribadi, dan juga Wajib Pajak bagi badan usaha.

Wajib Pajak Bagi Orang Pribadi

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran pph Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

Wajib Pajak Bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP–OPPT)

WP–OPPT adalah kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik penjualan berupa barang atau berupa jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif bagi kategori PPh Pasal 25 WP-OPPT ialah 0,75% di kalikan omzet atau penghasilah bulanan ditiap-tiap tempat usaha yang ia kelola.

Wajib Pajak Bagi Orang Pribadi Selain Sari Pengusaha Tertentu (WP–OPSPT) 

WP–OPSPT adalah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang berstatus sebagai pekerja bebas atau karyawan yang tidak mempunya kegiatan usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif bagi bagi WP-OPSPT adalah dengan menghitung Penghasilan Kena Pajak atau (PKP) di kalikan (X) tarif PPh yang tertera di pasal 17 Ayat (1) huruf (a) tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan (12 bulan).

Wajib Pajak Bagi Badan Usaha

Wajib Pajak Badan Usaha adalah kegiatan usaha tetap yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, pemotong atau pemungut pajak. Ketentuan untuk tarif PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan adalah PKP di kali (X) 25% tarif PPh Pasal 17 Ayat (1) Tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tarif PPh pada pasal 17 Ayat 1 A UUD PPH

Adapun Tarif PPh pada pasal 17 Ayat (1) huruf A Tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

  • Penghasilan tertarksir sampai dengan Rp50.000.000 per tahun = 5%
  • Penghasilan tertarksir sampai dengan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun = 15%
  • Penghasilan tertarksir sampai dengan Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun = 25%
  • Penghasilan tertarksir di atas Rp500.000.000 per tahun = 30%

Sanksi Bagi Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 25

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Misalnya: Pada bulan Januari 2020, Wajib Pajak terlambat membayar pajak dan baru membayarnya pada 16 Maret. Maka sesuai Pasal 9 ayat (2) Huruf A Undang-undang KUP, Wajib Pajak dikenai bunga 2%.

Kesimpulan

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25) adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara berangsur. Tujuannya adalah agar dapat meringankan beban bagi wajib pajak, mengingat pajak yang terutang tadi harus dapat dilunasi oelh wajib pajak yang bersangkutan dalam waktu satu tahun. Pembayaran pajak ini harus dilakukan secara sendiri dan tidak dapat diwakilkan.

Batas waktu yang ditetapkan untuk pembayaran PPH Pasal 25 adalah selambat-lambatnya tertanggal 15 pada bulan berikutnya dari masa atau waktu pajak yang akan dibayarkan.

Sanksi Bagi Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 25 adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Saran

Pengertian.id ingin memberikan bebrapa saran kepada para pembaca artikel ini yang diharapkan dapat membantu pemecahan masalah mengenai PPH Pasal 25 ini, diantarnya adalah :

  • Gunakanlah aplikasi atau website Online Pajak karena denga aplikasi pajak online urusan yang kita lakukan dapat selesai dengan mudah dan juga lebih hemat waktu.
  • Dalam Perhitungan pajak, setor pajak, dan lapor Pajakdapat dilakukan dengan satu aplikasi yang mudah dan terpadu.

Penikmat senja yang hanya ingin berbagi ilmu pengetahuan

Leave a Comment